GANTI BAJU DALAM STRUKTUR SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

GANTI BAJU DALAM STRUKTUR SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Dibawah ini merupakan opini saya mengenai sebuah struktur yang berlaku di Indonesia apakah hanya ganti baju saya????
Menurut hemat saya adalah iya. Saya setuju bahwa kondisi strukturisasi yang ada di Indonesia dari setiap pergantian kepemimpinan atau penguasa hanya mencakup perubahan wajah dari orang yang ini menjadi orang yang itu. Hal ini saya tengarai dengan adanya kebebasan individu yang masih banyak terbelenggu oleh kesulitan dan kekangan dari berbagai pihak. Mayoritas rakyat terbelenggu oleh kesulitan ekonomi, pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat dalam komunikasi massa tanpa mendapat perlindungan hukum yang semestinya dari negara yang sudah merdeka. Baik dalam pasal 27 maupun pasal 28 UUD 1945 dari sudut pandang kebebasan individu tersebut masih belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Nilai-nilai kini tergantikan dengan nilai baru yang akan dianggap sebagai kebenaran. Seperti halnya fetimisme (pemujaan) dalam materi, sikap pesimis terhadap berbagai penyelewengan, penghormatan terhadap koruptor. Tidak lagi diindahkannya orang yang berbuat jujur, kemerosotan akhlak dan meluasnya kesenjangan dalam kehidupan perekonomian dalam masyarakat.
Secara spesifikasi saya akan menggolongkan kekurangan dalam sebuah pergantian struktur di Indonesia yang sifatnya hanya ganti baju saja, diantaranya :
1. peninggalan masa Orde baru yang telah mewariskan penderitaan rakyat Indonesia di bidang ekonomi sampai pada era sekarang ini. Diktatorisme pembangunan dalam sikap egoisme seorang penguasa sehingga muncul kolusi dan nepotisme.
2. fenomena lain berupa penindasan manusia oleh manusia dalam pelanggaran HAM baik oleh penguasa sipil dan militer maupun oleh anggota masyarakat.
3. adanya penjajahan politik dan hukum yang didorong oleh kekuasaan dan uang. Bahkan demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi obyek jual beli dan tawar menawar oleh para penguasa. Sebagai contoh para penguasa menyuarakan dalam kampanye pemilu. Tapi setelah itu mereka lupa dengan janji mereka kepada rakyat kecil, boleh dibilang mereka tidak ksatria, tidak fair dan ingkar janji. Disamping itu, dibidang hukum banyak para elit penguasa yang hingga kini merasa dirinya kebal hukum, sebagai contoh yang terjadi pada kasus korupsi BLBI yang menyuap jaksa Urip Tri Gunawan.
4. Tidak ada keterbukaan politik, kurang berfungsinya legislatif dan masih banyak “pelacur-pelacur politik’. Kenyataan dimana mereka lebih memihak atau mementingkan kepentingan pribadi (perut) dari pada kepentingan masyarakat. Para penguasa atau orang kaya mempunyai kesempatan mengenyam kenyaman dan berbagai fasilitas. Akan tetapi, banyak orang miskin yang tidak memperoleh kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan secara lebih baik, contohnya pendidikan.

Created by :
Meida_Suswandari Sos_ant